HUT Pekabaran Injil Harusnya Di Rayakan Meriah dan Berkesan di Tanah Papua.
Boleh Tidak Uncen Terlibat Melakukan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Otsus Papua, dan Kartu Merah Yang Salah Alamat. || Ini Tanggapan Mantan Ketua BEM UNCEN.
Ini respon saya secara pribadi sebagai alumni dan juga sebagai mantan Ketua BEM UNCEN menanggapi Polemik atau pro kontra Boleh tidak Uncen berperan dalam melakukan kajian Evaluasi Pelaksanaan Otsus Papua serta catatan tanggapan saya soal aksi adik² mahasiswa kemarin yg memberikan kartu merah kepada Rektor Uncen. || (Oleh : Benyamin Gurik)
Lebih baik Uncen dgn para tenaga pendidiknya (Dosen) yg lakukan Evaluasi OTSUS atau Kampus lain diluar Papua sana? Ini adalah pertanyaan penting menurut saya yg harus kita renungkan sekarang dalam merespon isu penolakan yg dilakukan oleh adik² mahasiswa.
Otsus adalah produk dari kebijakan. Dalam ilmu kebijakan, “Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”. Jadi evaluasi itu penting dan harus utk mengukur pelaksanaan produk kebijakan apakah sdh sesuai dgn tujuan dan cita-cita atau tidak.
Mau teriak otsus berhasil atau gagal anda harus punya data. Dan data itu harus hasil evaluasi melalui sebuah kajian menggunakan metodologi ilmiah. Bukan opini pribadi dijalan². Dunia akan akui data yg bersumber dari kajian melalui metodologi ilmiah. Bukan data dari opini pribadi kita. Dan untuk itu selanjutnya skrang kita mau yg buat kajian evaluasi obyektif ttg otsus agar memperoleh data pelaksanaan Otsus itu Uncen yg buat atau kampus lain diluar?
Kalau bukan Uncen, anda yakin mereka di luar yg buat bisa obyektif sesuai dgn realitas yg kita hadapi? Atau saat mereka melakukan kajian anda bisa mengakses mereka untuk memberikan masukan atau presure agar materi apa yg harus dievaluasi itu seturut dengan keinginan kita.?
Adooo Jangan gegabah sdh. Presure ke Uncen tuh supaya obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun yg mau memperpanjang kejahatan dan penderitaan di Papua. Bukan presure supaya...
Gubernur Papua Harus Segera Mengevaluasi Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid -19/Corona Virus Di Papua.
Pandemik ini di prediksi banyak pakar Epidemologi Indonesia masih akan panjang Sampai Oktober 2020|| Gubernur Papua Baiknya Segera Mengevaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid -19/Corona Virus Di Papua Bersama Para Kepala Daerah dan Pihak Terkait lainya yang berkompeten di Papua.
Organisasi Pengelola dan penyalur bantuan pemerintah provinsi Papua dalam
rangka penanggulangan dampak akibat Pandemi Corona Virus/COVID -19 di Papua sebaiknya di
evaluasi pelaksanaanya maupun para pihak yang melakukan penyaluran di Lapangan saat
ini. Hal ini penting dilakukan guna
meninjau sejauh mana keberhasilan ataupun sejumlah kendala dilapangan termasuk para pihak yang mengelola dan
menyalurkan bantuan dimaksud agar dapat menjadi bahan masukan yang baik bagi
efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan kedepan.
Seperti kita ketahui saat ini,
bantuan Pemerintah Provinsi maupun
kabupaten/kota terdampak pandemic corona virus terlihat tumpang-tindih, banyak
terjadi pendobolan dan ada Sebagian masyarakat terdampak yang sama sekali tidak
tersentuh karena luput dari perhatian atau juga karena ketidakjelasan akan
menjadi tanggungjawab siapa.
Pemerintah baik provinsi maupun
kabupaten/kota se Papua yang terdampak pandemic corona sebaiknya duduk satu
meja dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang sudah disalurkan,
mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing secara jelas dan tuntas agar
jangan ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian pemerintah dalam
melakukan mapping, pendataan maupun pembagian tanggungjawab dimaksud.
Dari pengamatan kami dilapangan,
kami mendorong penyaluran bantuan yang
dilakukan oleh pemerintah provinsi sebaiknya dibawah satu Lembaga/badan yang didalamnya perlu ada keterlibatan bukan
saja pihak pemerintah namun juga dari kelompok akademisi, Tokoh masyarakat atau
LSM dan di SK-kan oleh Gubernur Papua.
Kita semua tidak tau pandemic ini
akan berakhir kapan di Papua. Untuk Indonesia saja, banyak pakar epidemologi
memprediksi pandemic ini masih akan bertahan lama. Di Jawa Timur misalnya, sejumlah
ahli epidemologi dari FK UNAIR telah merekomendasikan diberlakukanya PSBB
berskala luas di seluruh daratan Pulau Jawa khususnya Jawa Timur. Itu artinya,
pembatasan aktivitas berskala besar (PSBB) yang diberlakukan disana akan
berdampak sampe ke Papua. Semua pusat produksi barang makan, minum pakai dan
lain sebagainya di Papua yang bergantung dari Jawa akan ikut terganggu. Dan
karenaya, dalam pengurusan atau penanganan terkait dampak pandemic di masyarakat Papua tidak bisa di urus terpisah-pisah seperti yang
sedang dilakukan saat ini. Juga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau
beberapa OPD semata.
Pemerintah memiliki tanggugjawab
luas mengurus segala hal terkait Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, infrastruktur
serta sector-sektor lainya di Papua. Konsentrasi mengatasi pandemic ini harus
melibatkan masyarakat luas seperti disebutkan diatas. Kepala-kepala OPD dan
pejabat eselon baiknya berkonsentrasi jalankan tugas-tugas utama mengejewantahkan visi-misi Gubernur-wakil
Gubernur Papua untuk mewujudkan Papua
Bangkit Mandiri dan sejahtera yang berkeadilan Jilid II.
Sangat tidak elok menyaksikan
para pimpinaan OPD di pemerintah Papua berlomba mengejar jatah anggaran untuk
mengurus makan minum warga yang terdampak pandemic corona. Seperti disebutkan
diatas tadi, akibat harus memenuhi target membelanjakan uang yang sudah dilobi,
para pejabat eselon sampai pimpinan OPD
bukanya focus pada tugas-tugas pemerintahan tapi justeru rame-rame mau jadi
pahlawan jalankan tugas diluar dari tupoksinya. Padahal kita semua ketahui
tugas utama pejabat eselon atau pimpinan OPD itu melaksanakan tugas
pemerintahan sesuai bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan visi-misi kepala
daerah yang mengangkat/melantik mereka.
Tugas melayani masyarakat
terdampak pandemic COVID-19 atau Corona Virus baiknya tidak diserahkan terpisah-pisah
kepada pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Papua. Kami menyaksikan sendiri
dilapangan banyak terjadi pendobelan penerima manfaat, data tidak akurat, dan
banyak juga yg terdampak tapi tidak terlayani karena merka bingung harus
berhubungan ke instansi mana. Disini kami garis bawahi perlu keterlibatan semua stakeholder dalam menangani pandemic ini.
Didalamnya perlu ada perwakilan masyarakat, akademisi, dan atau juga LSM dan di
SK kan oleh Gubernur agar pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat
terdampak tepat sasaran, tidak tumpang tindih
atau saling lempar tanggungjawab hingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat
tidak terurus di kemudian hari.
Dalam edaran mendagri jelas
disebutkan perlu ada partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemic corona.
Tapi sampai hari ini yang kami lihat justeru monopoli pimpinan OPD dalam
membelanjakan uang rakyat memborong bahan Mananan di Toko/supermarket atau
grosir dan menyalurkan ke masyarakat seolah ini bantuan OPD tertentu padahal semua
ini dari bantuan Provinsi. Bukan bantuan kepala OPD tertentu.
Semoga para pihak yang berkompeten bisa melihat dan jika dimungkinkan dapat mengkaji masukan kami ini sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat terdampak pandemik Corona Virus Di Papua.
Tuhan Memberkati.
(Aktivis Pemuda, Kini Terlibat Juga Sebagai Relawan Corona Papua di Jayapura)
-------------------------------------
Berikut Beberapa Link Berita yang Baiknya dibaca terkait masa pandemik Corona Di Indonesia sebagai referensi Tambahan;
- Ahli: Jangan Longgarkan PSBB, Jangan Mimpi Pandemi Berakhir Juni https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/13/110300123/ahli-jangan-longgarkan-psbb-jangan-mimpi-pandemi-berakhir-juni
- Kembali Mundur, Wabah Corona di Indonesia Diprediksi Berakhir 28 Oktober -https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5011553/kembali-mundur-wabah-corona-di-indonesia-diprediksi-berakhir-28-oktober
Hindari Kekacauan Akibat Pendemi Corona Virus, Baiknya Pemerintah Papua Pakai Cara ini!
SURAT TERBUKA MENGHADAPI BAHAYA VIRUS CORONA (COVID 19) DI TANAH PAPUA
Gawatt ...! Corona sudah di Papua, Ini Surat Terbuka Terkait Rekomendasi Kebijakan Yang Harus Di Prioritaskan Untuk Keselamatan Pahlawan Kesehatan Papua Melawan Corona Virus.
Diberkati dan Memberkati Lewat Pertemuan Tidak Sengaja Yang Berkesan Diawal Tahun 2020
![]() |
| Pertemuan tidak sengaja dengan Bapa Abraham dari Kampung Zaman |



