Gubernur Papua Harus Segera Mengevaluasi Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid -19/Corona Virus Di Papua.

Pandemik ini di prediksi banyak pakar Epidemologi Indonesia masih akan panjang Sampai Oktober 2020|| Gubernur Papua Baiknya  Segera Mengevaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid -19/Corona Virus Di Papua Bersama Para Kepala Daerah dan Pihak Terkait lainya yang berkompeten di Papua. 

Organisasi Pengelola dan penyalur bantuan pemerintah provinsi Papua dalam rangka penanggulangan dampak akibat Pandemi Corona Virus/COVID -19 di Papua sebaiknya di evaluasi pelaksanaanya maupun para pihak yang melakukan penyaluran di Lapangan saat ini.  Hal ini penting dilakukan guna meninjau sejauh mana keberhasilan ataupun sejumlah kendala dilapangan  termasuk para pihak yang mengelola dan menyalurkan bantuan dimaksud agar dapat menjadi bahan masukan yang baik bagi efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan kedepan.

Seperti kita ketahui saat ini, bantuan Pemerintah Provinsi  maupun kabupaten/kota terdampak pandemic corona virus terlihat tumpang-tindih, banyak terjadi pendobolan dan ada Sebagian masyarakat terdampak yang sama sekali tidak tersentuh karena luput dari perhatian atau juga karena ketidakjelasan akan menjadi tanggungjawab siapa.

Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Papua yang terdampak pandemic corona sebaiknya duduk satu meja dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang sudah disalurkan, mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing secara jelas dan tuntas agar jangan ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian pemerintah dalam melakukan mapping, pendataan  maupun pembagian tanggungjawab dimaksud.

Dari pengamatan kami dilapangan, kami mendorong  penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebaiknya dibawah satu Lembaga/badan  yang didalamnya perlu ada keterlibatan bukan saja pihak pemerintah namun juga dari kelompok akademisi, Tokoh masyarakat atau LSM dan di SK-kan oleh Gubernur Papua.

Kita semua tidak tau pandemic ini akan berakhir kapan di Papua. Untuk Indonesia saja, banyak pakar epidemologi memprediksi pandemic ini masih akan bertahan lama. Di Jawa Timur misalnya, sejumlah ahli epidemologi dari FK UNAIR telah merekomendasikan diberlakukanya PSBB berskala luas di seluruh daratan Pulau Jawa khususnya Jawa Timur. Itu artinya, pembatasan aktivitas berskala besar (PSBB) yang diberlakukan disana akan berdampak sampe ke Papua. Semua pusat produksi barang makan, minum pakai dan lain sebagainya di Papua yang bergantung dari Jawa akan ikut terganggu. Dan karenaya,  dalam pengurusan atau penanganan  terkait dampak pandemic  di masyarakat Papua  tidak bisa di urus terpisah-pisah seperti yang sedang dilakukan saat ini. Juga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau beberapa  OPD semata.

Pemerintah memiliki tanggugjawab luas mengurus segala hal terkait Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, infrastruktur serta sector-sektor lainya di Papua. Konsentrasi mengatasi pandemic ini harus melibatkan masyarakat luas seperti disebutkan diatas. Kepala-kepala OPD dan pejabat eselon baiknya berkonsentrasi jalankan tugas-tugas utama  mengejewantahkan visi-misi Gubernur-wakil Gubernur  Papua untuk mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan sejahtera yang berkeadilan Jilid II.

Sangat tidak elok menyaksikan para pimpinaan OPD di pemerintah Papua berlomba mengejar jatah anggaran untuk mengurus makan minum warga yang terdampak pandemic corona. Seperti disebutkan diatas tadi, akibat harus memenuhi target membelanjakan uang yang sudah dilobi, para pejabat eselon sampai  pimpinan OPD bukanya focus pada tugas-tugas pemerintahan tapi justeru rame-rame mau jadi pahlawan jalankan tugas diluar dari tupoksinya. Padahal kita semua ketahui tugas utama pejabat eselon atau pimpinan OPD itu melaksanakan tugas pemerintahan sesuai bidang masing-masing  dalam rangka melaksanakan visi-misi kepala daerah yang mengangkat/melantik mereka.

Tugas melayani masyarakat terdampak pandemic COVID-19 atau Corona Virus baiknya tidak diserahkan terpisah-pisah kepada pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Papua. Kami menyaksikan sendiri dilapangan banyak terjadi pendobelan penerima manfaat, data tidak akurat, dan banyak juga yg terdampak tapi tidak terlayani karena merka bingung harus berhubungan ke instansi mana. Disini kami garis bawahi perlu keterlibatan  semua stakeholder dalam menangani pandemic ini. Didalamnya perlu ada perwakilan masyarakat, akademisi, dan atau juga LSM dan di SK kan oleh Gubernur agar pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak  tepat sasaran, tidak tumpang tindih atau saling lempar tanggungjawab hingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat tidak terurus di kemudian hari.

Dalam edaran mendagri jelas disebutkan perlu ada partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemic corona. Tapi sampai hari ini yang kami lihat justeru monopoli pimpinan OPD dalam membelanjakan uang rakyat memborong bahan Mananan di Toko/supermarket atau grosir dan menyalurkan ke masyarakat seolah ini bantuan OPD tertentu padahal semua ini dari bantuan Provinsi. Bukan bantuan kepala OPD tertentu. 

Semoga para pihak yang berkompeten bisa melihat dan jika dimungkinkan dapat mengkaji masukan kami ini sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat terdampak pandemik Corona Virus Di Papua.

Tuhan Memberkati.

 

Benyamin Gurik

(Aktivis Pemuda, Kini Terlibat Juga Sebagai Relawan Corona Papua di Jayapura)
-------------------------------------

Berikut Beberapa Link Berita yang Baiknya dibaca terkait masa pandemik Corona Di Indonesia sebagai referensi Tambahan;

1. Ahli: Jangan Longgarkan PSBB, Jangan Mimpi Pandemi Berakhir Juni https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/13/110300123/ahli-jangan-longgarkan-psbb-jangan-mimpi-pandemi-berakhir-juni
   
   
2. Kembali Mundur, Wabah Corona di Indonesia Diprediksi Berakhir 28 Oktober -https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5011553/kembali-mundur-wabah-corona-di-indonesia-diprediksi-berakhir-28-oktober

Hindari Kekacauan Akibat Pendemi Corona Virus, Baiknya Pemerintah Papua Pakai Cara ini!

Dalam mencari solusi melawan corona dan bagaimana menangani dampak yg timbul di Papua, kita butuh pakar/ahli  atau  akademisi dari multi disiplin ilmu murni dari kampus utk  membuat kajian kontekstual Papua agar dapat dijadikan pedoman pembuatan  kebijakan dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota se provinsi Papua, dalam  melawan wabah/Pendemi Corona Virus di Papua.  Cara pencegahan  yg akan lahir sebagai produk kebijakan tidak  boleh  lahir hanya  berdasarkan insting, mimpi kepala daerah atau segelintir org, atau  kopi paste model tempat lain diluar,   tapi harus lahir dari kajian para pakar di Papua seperti yg disebutkan diatas sesuai konteks sosial budaya dan dan perekonomian masyarakat di Papua.  Ini cara yg tepat agar Papua  bisa mampu bertahan atau bahkan menang lebih cepat hadapi wabah corona di Papua di tengah berbagai keterbatasan ketersediaan sumberdaya manusia Kesehatan,  alat kesehatan (APD) bagi tenaga medis serta fasilitas rumah sakit itu sendiri. Ini alasan saya bilang kajian ini harus lahir oleh akademisi di Papua Untuk menjadi dasar pembuatan/perencanaan kebijakan  publik dan keuangan.

Sampai  hari ini kita dapat melihat bersama, kebijakan pemerintah daerah di papua masih kacau, tidak terarah dan  dan tidak jelas sama sekali dalam menangani wabah corona virus dan dampak yg ditimbulkan bagi masyarakat.  Harus jujur diakui, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Papua belum punya peta/rute yg jelas untuk hadapi ancaman terburuk dan bagaimana kita  bertahan atau bahkan keluar dari ancaman terburuk dimaksud akibat Pendemi COVID 19 ini di Papua.

Masing-masing kepala daerah (kab./kota) mengambil jalan sendiri-sendiri. Provinsi sibuk cari sumber anggaran dan bagaimana menggunakannya sambil jg menyampaikan himbauan²  basi seperti  jaga jarak, cuci tangan, pake masker, tinggal di rumah yg sebenarnya semua su capek dan bosan mendengarnya. Dan tidak pernah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memberikan kami gambaran arah kebijakan pasti soal dari dan akan kemana kita ketika menghadapi masa² sulit (jika ada), bagaimana kesiapan medis, bagaimana ketika  pasien menjadi 1000 org? Cukup kah alat dan tenaga medis kita ke depan utk menanganinya? belum lagi soal dampaknya di masyakarat. apa yg harus dilakukan kepada masyarakat yg terdampar, siapa mereka yg benar² terdampar,   bagaimana pendidikan di tengah wabah? Bagaimana menjaga dampak Ekonomi dan solusi kedepan? Dan banyak lagi soal yg musti di kaji dan di carikan solusinya. 

 

Kalo dari awal   kepala daerah kita cerdas, kita tidak kewalahan dan babingung  seperti sekarang hadapi corona di Papua. Kenapa  sa bilang kita  babingung? Yah sejak awal sa liat kita merasa sok tau dan mampu atasi berdasarkan pemahaman terbatas sendiri dampak  dari wabah sekelas Pendemi yg serangannya luar biasa dan mengguncang seluruh sektor kehidupan dan penghidupan dunia ini.

Su tidak cerdas,  baru bikin diri tau² (paling tau  dan paling mampu) sendiri  akibatnya kekacauan akan kita tuai seterusnya   nanti. 

Cara pencegahan dan penanganan kita di Papua terlalu beragam dan sangat rapuh, boros, tidak jelas dan tidak terarah serta sama sekali bersampak dalam jangka

Panjang cara tersebut tidak didapat  melalui sebuah pengkajian/pengujian menggunakan metodologi ilmiah. Dan untuk menggunakan metodologi ilmiah,  pakar dari multidisiplin ilmu yg Berasal dari kampus yg harus dilibatkan. Bukan pakar jadi-jadian atau siluman dari institusi dan atau lembaga manapun  yg sejak dahulu kita tahu punya banyak kepentingan lain dibelakang.  Kajian  harus menggunakan metodologi dan data yg jelas,  terukur dan bisa dipertanggungjawabkan atau dievaluasi pelaksanaannya. Termasuk  didalamnya Semua kebijakan pusat harus kontekstualisasi sesuai kebutuhan dan kondisi riil papua seperti di urai sedikit diatas.  

Cara menangani wabah sekelas Pendemi ini tidak  bisa  menggunakan hasil studi kebijakan  yg berasal dari luar Papua atau berdasarkan pemahaman sendiri yg jelas sangat terbatas itu. Kenapa demikian? Yah karena kebijakan apapun yg berasal dari kajian org di luar itu  Tidak kontekstual dengan berbagai kondisi/ faktor²  di  papua.  Faktor² tersebut  ini bukan saja soal distribusi uang tunai atau  bama, siapa yg berhak, tapi jg kajian soal sosial budaya papua berkaitan dengan kerawanan atau kerentanan penularan virus di Papua, kemana uang harus di belanjakan, kebijakan apa yg perlu diambil setelah  melihat keterbatasan alat atau tenaga  medis,  rumah sakit dll sebagainya, bagaimana membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman terburuk akibat Pendemi ini, Dan masih  banyak lagi.

Penting diingat, "Miliaran bahkan triliunan uang tak akan mampu biayai kebodohan siapapun anda," (BG). Terutama anda  yg kami serahi tanggungjawab  kelola dana milik rakyat di APBD selama 5 tahun sebagai kepala daerah. Jangan menyalahgunakan kepercayaan kami masyarakat kepada anda untuk mengurus kami mengelola uang rakyat (APBD), atau membuat kebijakan yg keliru  utk  menghadapi wabah pandemi ini.

Pesan saya sebagai aktivis pemuda  mewakili masyarakat sekali lagi kepada   gubernur provinsi Papua/dan bupati/walikota kab/kota se PAPUA dan seluruh pihak terkait agar  segera buka diri, Libatkan  Akademisi utk memberi masukan berupa kajian²  supaya bapak/ibu kepala daerah  tidak salah atau tidak tepat dlm   memproduksi/membuat perencanaan kebijakan dan dalam perencanaan mengalokasikan anggaran utk hadapi wabah Pendemi yg melanda dunia ini. 

Segera bangun kerja sama dengan kampus, libatkan para pakar kebijakan publik/pakar bidang lainya yg relevan  di perguruan tinggi² yg ada di UNCEN atau kampus lainya utk  mengkaji secara mendalam  menggunakan metodologi keilmuan  berbagai kemungkinan, peluang, tantangan dan kiat² yg perlu dilakukan agar kita bisa mampu bertahan atau bahkan sukses   hadapi wabah ini seperti yg saya sebutkan diatas. Kemudian ada semacam langkah² yg di siapkan lewat kajian itu jg agar bagaimana   kita mampu bangkit dari kemungkinan krisis paskah wabah ini. 

Sekali lagi, jangan bikin diri paling tau dan bisa atasi masalah ini sendiri. Yg lulus cumlaude  dari kampus  itu sedang mengajar di kampus² jadi kerjasama dengan dorang penting supaya apapun  kebijakan itu punya kualitas  secara  akademik, terukur dapat diperbaharui maupun di pertanggungjawabkan . Terutama kerja sama dengan pakar di bidang kebijakan publik,  ekonomi, sosiologi dan antropologi, hukum, kedokteran, epidemiologi, statistik atau matematika  atau bidang lainya yg relevan untuk hadapi wabah ini.

Melibatkan para pakar (akademisi) dalam perumusan  atau perencanaan kebijakan Dan anggaran adalah cara cerdas para kepala daerah menutup kemungkinan pemborosan yg tudak perlu, merawat dan memberi ruang yg cukup bagi tenaga medis dan rumah sakit rawat inap yg terbatas agar bekerja maksimal, pendistribusian bantuan yg tepat sasaran, penyediaan kebutuhan yg benar² meyelesaikan masalah. 

Tanpa itu, (mohon maaf) apapun cara dan uang yg di pakai tentu tidak akan cukup dan justeru kurang serta tidak  memiliki dampak yg signifikan bagi penyelesaian masalah ini maupun pemilihan situasi.

Pesan terakhir yg tak usah diperdebatkan , Tidak ada uang yg lebih besar yg mampu membiayai kebijakan yg salah akibat dari kebodohan kita, jadi jangan lakukan kesalahan terlalu besar  dalam membuat kebijakan atau mengalokasikan anggaran untuk tujuan menghadapi wabah Pendemi covid 19  ini.

Video gubernur jawa barat yg viral di sosial media  ini bisa dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan Papua khusus dalam hal utk  penanganan bantuan sosial. Bisa tonton videonya dgn klik link ini; 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3215789891773280&id=100000269016645

Catatan;

Ini pikiran pribadi saya dalam menilai pola penanganan yg dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Papua. Semoga  ada faedahnya. 🙏🙏

BG