Gubernur Papua Harus Segera Mengevaluasi Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid -19/Corona Virus Di Papua.

Pandemik ini di prediksi banyak pakar Epidemologi Indonesia masih akan panjang Sampai Oktober 2020|| Gubernur Papua Baiknya  Segera Mengevaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Terdampak Covid -19/Corona Virus Di Papua Bersama Para Kepala Daerah dan Pihak Terkait lainya yang berkompeten di Papua. 

Organisasi Pengelola dan penyalur bantuan pemerintah provinsi Papua dalam rangka penanggulangan dampak akibat Pandemi Corona Virus/COVID -19 di Papua sebaiknya di evaluasi pelaksanaanya maupun para pihak yang melakukan penyaluran di Lapangan saat ini.  Hal ini penting dilakukan guna meninjau sejauh mana keberhasilan ataupun sejumlah kendala dilapangan  termasuk para pihak yang mengelola dan menyalurkan bantuan dimaksud agar dapat menjadi bahan masukan yang baik bagi efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan kedepan.

Seperti kita ketahui saat ini, bantuan Pemerintah Provinsi  maupun kabupaten/kota terdampak pandemic corona virus terlihat tumpang-tindih, banyak terjadi pendobolan dan ada Sebagian masyarakat terdampak yang sama sekali tidak tersentuh karena luput dari perhatian atau juga karena ketidakjelasan akan menjadi tanggungjawab siapa.

Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se Papua yang terdampak pandemic corona sebaiknya duduk satu meja dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang sudah disalurkan, mengidentifikasi tanggungjawab masing-masing secara jelas dan tuntas agar jangan ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian pemerintah dalam melakukan mapping, pendataan  maupun pembagian tanggungjawab dimaksud.

Dari pengamatan kami dilapangan, kami mendorong  penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebaiknya dibawah satu Lembaga/badan  yang didalamnya perlu ada keterlibatan bukan saja pihak pemerintah namun juga dari kelompok akademisi, Tokoh masyarakat atau LSM dan di SK-kan oleh Gubernur Papua.

Kita semua tidak tau pandemic ini akan berakhir kapan di Papua. Untuk Indonesia saja, banyak pakar epidemologi memprediksi pandemic ini masih akan bertahan lama. Di Jawa Timur misalnya, sejumlah ahli epidemologi dari FK UNAIR telah merekomendasikan diberlakukanya PSBB berskala luas di seluruh daratan Pulau Jawa khususnya Jawa Timur. Itu artinya, pembatasan aktivitas berskala besar (PSBB) yang diberlakukan disana akan berdampak sampe ke Papua. Semua pusat produksi barang makan, minum pakai dan lain sebagainya di Papua yang bergantung dari Jawa akan ikut terganggu. Dan karenaya,  dalam pengurusan atau penanganan  terkait dampak pandemic  di masyarakat Papua  tidak bisa di urus terpisah-pisah seperti yang sedang dilakukan saat ini. Juga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau beberapa  OPD semata.

Pemerintah memiliki tanggugjawab luas mengurus segala hal terkait Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, infrastruktur serta sector-sektor lainya di Papua. Konsentrasi mengatasi pandemic ini harus melibatkan masyarakat luas seperti disebutkan diatas. Kepala-kepala OPD dan pejabat eselon baiknya berkonsentrasi jalankan tugas-tugas utama  mengejewantahkan visi-misi Gubernur-wakil Gubernur  Papua untuk mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan sejahtera yang berkeadilan Jilid II.

Sangat tidak elok menyaksikan para pimpinaan OPD di pemerintah Papua berlomba mengejar jatah anggaran untuk mengurus makan minum warga yang terdampak pandemic corona. Seperti disebutkan diatas tadi, akibat harus memenuhi target membelanjakan uang yang sudah dilobi, para pejabat eselon sampai  pimpinan OPD bukanya focus pada tugas-tugas pemerintahan tapi justeru rame-rame mau jadi pahlawan jalankan tugas diluar dari tupoksinya. Padahal kita semua ketahui tugas utama pejabat eselon atau pimpinan OPD itu melaksanakan tugas pemerintahan sesuai bidang masing-masing  dalam rangka melaksanakan visi-misi kepala daerah yang mengangkat/melantik mereka.

Tugas melayani masyarakat terdampak pandemic COVID-19 atau Corona Virus baiknya tidak diserahkan terpisah-pisah kepada pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Papua. Kami menyaksikan sendiri dilapangan banyak terjadi pendobelan penerima manfaat, data tidak akurat, dan banyak juga yg terdampak tapi tidak terlayani karena merka bingung harus berhubungan ke instansi mana. Disini kami garis bawahi perlu keterlibatan  semua stakeholder dalam menangani pandemic ini. Didalamnya perlu ada perwakilan masyarakat, akademisi, dan atau juga LSM dan di SK kan oleh Gubernur agar pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak  tepat sasaran, tidak tumpang tindih atau saling lempar tanggungjawab hingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat tidak terurus di kemudian hari.

Dalam edaran mendagri jelas disebutkan perlu ada partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemic corona. Tapi sampai hari ini yang kami lihat justeru monopoli pimpinan OPD dalam membelanjakan uang rakyat memborong bahan Mananan di Toko/supermarket atau grosir dan menyalurkan ke masyarakat seolah ini bantuan OPD tertentu padahal semua ini dari bantuan Provinsi. Bukan bantuan kepala OPD tertentu. 

Semoga para pihak yang berkompeten bisa melihat dan jika dimungkinkan dapat mengkaji masukan kami ini sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat terdampak pandemik Corona Virus Di Papua.

Tuhan Memberkati.

 

Benyamin Gurik

(Aktivis Pemuda, Kini Terlibat Juga Sebagai Relawan Corona Papua di Jayapura)
-------------------------------------

Berikut Beberapa Link Berita yang Baiknya dibaca terkait masa pandemik Corona Di Indonesia sebagai referensi Tambahan;

1. Ahli: Jangan Longgarkan PSBB, Jangan Mimpi Pandemi Berakhir Juni https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/13/110300123/ahli-jangan-longgarkan-psbb-jangan-mimpi-pandemi-berakhir-juni
   
   
2. Kembali Mundur, Wabah Corona di Indonesia Diprediksi Berakhir 28 Oktober -https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5011553/kembali-mundur-wabah-corona-di-indonesia-diprediksi-berakhir-28-oktober